Program Revitalisasi Posyandu Diapresiasi Menkes RI

Menteri Kesehatan mengapresiasi dan menyambut baik Revitalisasi Posyandu, salah satu program unggulan NTB Gemilang dalam bidang kesehatan yang telah tertuang dalam RPJMD NTB 2019-2023.


“Program Revitalisasi Posyandu dengan jenis Posyandu Keluarga yang digalakkan di NTB ini sangat baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat NTB,” kata Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek di ruang rapat Cut Mutia Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta.

Setelah sebelumnya dijelaskan Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, tentang program Revitalisasi Posyandu yang menjadi program unggulan NTB. Kementerian Kesehatan,  akan memberikan dukungan dalam mensukseskan program Revitalisasi Posyandu di NTB ini. “Nanti apa yang bisa kami bantu akan kami berikan untuk suksesnya program ini,” jelas Menkes.

Untuk memantapkan program Revitalisasi Posyandu ini, Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait supaya program ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Termasuk mempublikasikan dan meminta dukungan Kementerian Kesehatan RI.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut, menjelaskan Program Revitalisasi Posyandu ini penting dilakukan mengingat, peran dan fungsi Posyandu yang langsung bersentuhan dalam menyelesaikan masalah dasar masyarakat dari hulu.


“Kami di NTB berusaha supaya masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat itu diselesaikan dari hulunya. Untuk itu, keberadaan Posyandu yang berada di setiap dusun harus dapat dioptimalkan keberadaannya untuk menyelesaikan masalah-masalah dasar yang ada di masyarakat,” jelas Wagub.

Lebih lanjut Umi Rohmi menjelaskan, saat ini penderita stunting di NTB berada pada angka 33,49 persen yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. “Jika Posyandu telah berjalan epektif dan optimal, penderita stunting di NTB akan dapat diturunkan,” jelasnya.

Untuk menjalankan Revitalisasi Posyandu ini, tambah Wagub, kami mengajak seluruh kepala desa untuk dapat menganggarkan biaya untuk Posyandu melalui dana desa. “Melalui dana desa yang jumlahnya cukup besar, kami mengajak para kepala desa supaya menganggarkan minimal Rp 150.000 untuk insentif kader,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB menambahkan, jenis Posyandu yang dijalankan di NTB adalah Posyandu Keluarga yang sudah mulai dilakukan sejak tahun 2017.  “Posyandu Keluarga yang kami lakukan di NTB tidak hanya terfokus untuk memberikan pelayanan kepada anak saja tapi juga kepada remaja dan juga lansia,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dr. Eka, di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di NTB memiliki 7.207 posyandu dengan berbagai tingkatan atau strata posyandu yang ada. Posyandu Pratama sebanyak 371 posyandu, Posyandu Madya sebanyak 3.702 posyandu, Posyandu Purnama sebanyak 3.360 posyandu, dan Posyandu Mandiri sebanyak 404 posyandu. Sementara yang termasuk kedalam posyandu aktif yaitu posyandu yang berada pada strata Purnama dan Mandiri berjumlah 3.811 posyandu.


“Kedepan, kita ingin seluruh posyandu atau sebagian besar posyandu yang ada berada pada strata tertinggi yaitu strata Posyandu Mandiri sehingga pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat lebih maksimal,” jelasnya,  Senin, (5/8/2019)

Sedikitnya, ada tiga hal penting yang bisa dilakukan dalam revitalisasi posyandu ini. Pertama, memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dasar masyarakat. Kedua, pemberian makanan tambahan bergizi kepada anak-anak. Ketiga, pemberian penyuluhan yang sesuai dengan masalah lokal yang ada di dusun tersebut.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Asisten 1 Setda Provinsi NTB Dra.Hj.Eva Nurcahyaningsih M.Si, Asisten II Ir. Ridwansyah, Asisten III Ir.Hartina M.Si, Direktur RSUP dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, dan Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Nurhandini Eka Dwi.   (Humas NTB-Edy TM)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru