SLRT, Perkuat Kerja Sama Tanggulangi Kemiskinan.

Dalam rangka memperkuat komitmen pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam mengembangkan  Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi NTB menggelar Rapat kordinasi evaluasi penyelenggaraan SLRT tahun 2018.

Mewakili pimpinan, Kepala Bidang Sosial dan Kebudayaan Bappeda NTB, Lalu. Hasbul Wadi membuka rapat secara resmi yang dihadiri Kasubdit Pekerja Sosial Kemensos RI, Afrizon, Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten/kota se-NTB yang berlangsung di Hotel Grand Legi Mataram, Senin (12/11).

Dalam sambutannya, Hasbul Hadi mengatakan bahwa meskipun pengembangan dan pengelolaan SLRT belum maksimal diterapkan oleh semua pemerintah kabupaten kota di NTB, namun komitmen antar pemerintah sangat penting dalam meningkatkan penyelenggaraan program ini.

"Sehingga pengembangan SLRT ini terus kita inisiasi, tidak hanya melalui dana APBN tetapi kita harapkan juga dari APBD pemerintah provinsi," ungkapnya.

Ia mengatakan, meskipun keterbatasan yang ada saat ini dari segi anggaran maupun keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) bukan menjadi alasan untuk tidak menerapkan program pengaduan terpadu ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.

"Kita terus optimis, insaAllah program SLRT di Provinsi NTB akan dapat dikelolah dan dijalankan secara optimal oleh semua pemerintah kabupaten kota," harapnya.

Kerja sama ini dalam rangka mengidentifikasi kepesertaan pada perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan serta rentan miskin terhadap masyarakat. Kemudian peran SLRT ke depannya tepat pada penerima manfaat.

SLRT adalah sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupten/Kota) dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. (Man)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru