Pemprov Apresiasi Kinerja KPU NTB dalam Pilkada 2018

Gubernur NTB melalui Kepala Biro Pemerintahan L. Wirajaya Kususma mengapresiasi kinerja KPU Provinsi NTB dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018. Apresiasi itu minimal dilihat dari 2 hal hal utama yaitu Tingkat Partisipasi Pemilih dan efisiensi yang berhasil dilakukan.

Dari sisi tingkat partisipasi, KPU Provinsi NTB sukses meningkatkan angka partisipasi pemilih menjadi 75,12% dimana ini merupakan tingkat partisipasi pemilih tertinggi secara nasional dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018. Sebelumnya, dalam pelaksanaan pilkada Tahun 2013, Tingkat Partisipasi pemilih hanya mencapai 70%.

Dari sisi pembiayaan, KPU Provinsi NTB juga telah mempergunakan anggaran Hibah yang diberikan secara sangat efisien, dimana dari total anggaran yang diberikan oleh Pemprov NTB sebesar Rp. 167 Milyar, hanya direalisasikan sebesar Rp. 139 Milyar atau 83,24%. Dengan demikian terdapat sisa anggaran yang tidak direalisasikan dan akan dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp. 28 Milyar atau 16,76%

Dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, Kapolda NTB yang diwakili oleh Dir. Intel mengatakan situasi pada saat pelaksanaan Pilkada sangat Kondusif, Kasus Kriminalitas sangat Minim dalam tahapan Pilkada.

Menurutnya, ada beberapa isu yang muncul pada saat persiapan dari penyelenggara termasuk dukcapil ketika tahapan pemutakhiran data pemilih. Ini terjadi khususnya di Bima Kota (Pena Toi) ada sekelompok masyarakat yang menaolak dimasukkan ke DPT. Masalah penggunaan KTP dalam kelengkapan dukungan calon independen, keterlibatan ASN dan ada juga terjadi perusakkan APK dan penggunaan fasilitas dinas.

Isu yang juga tidak kalah menariknya adalah pembukaan kotak suara sebelum waktunya, pemberian surat suara lebih dari 1 kali oleh pemilih yang sama, ada klaim berbeda pada perhitungan surat suara di tingkat Kec dan Kab/Kota, ada unjuk rasa terkait hasil perhitungan lembaga survei. Semua isu itu dapat diantisipasi dan di netralisir berkat kerjasama dengan Bawaslu dan KPU di setiap levelnya.

Kami juga melakukan aksi penyelarasan pilkada damai hampir 400.000 kegiatan deklarasi pilkada damai yang kita laksanakan dan kita share ke medsos agar tersentuh semua lapisan masyarakat agar tercipta kondusifitas pilkada, tandas Irianto.

Sementara dari aspek Pengawasan Ketua Bawaslu Prov. NTB M. Khuwailid antara lain menyoroti kinerja Pemutakhiran data Pemilih yang tidak optimal. Menurutnya, banyak Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang belum optimal melaksanakan tugasnya sehingga berakibat Akurasi Data Pemilih, seperti: masih ditemukannya NIK ganda dan identitas pemilih yang tidak lengkap.

Pada tahapan Pencalonanditemukan kelemahan terkait dukungan perseorangan. Seharusnya dukungan untuk calon perseorangan diserahkan dengan penuh kesadaran memberikan KTP el, namun dari sisi regulasi calon perseorangan hanya cukup menyerahkan KTP el dimana pendukung tidak mengetahui untuk apa KTP tersebut diserahkan.

Pada tahapan Kampanye, dijumpai regulasi KPU berada dalam dilema dimana Fasilitasi APK oleh KPU tidak berjalan optimal sebagai akibat terlambatnya desain APK dari peserta Pemilu, menurutnya perlu ada terobosan dari sisi regulasi agar hak peserta pemilu bisa difasilitasi. Dalam pelaksanaan Kampanye Tatap Muka peserta pemilu hendaknya lebih tertib, karenanya perlu disusun regulasi yang lebih rinci, dimana Kampanye yang tidak dilengkapi dengan STTP agar dapat
ditertibkan.

Sedangkan pada Laporan Penerimaan Dana Kampanye, M. Khuwailid menyoroti bahwa Audit laporan Dana kampanye masih sebatas Audit Kepatuhan, belum masuk substansi pencatatan.

Pada tahapan Pemungutan Suara, Khuwailid secara khusus menyoroti pemberian suara lebih dari 1 kali karena pemilih mendapatkan C6 yang sama di alamat yang berbeda. Kedepan Bimtek kepada KPPS harus dilakukan dengan optimal, agar pencacatan yang yang dilakukan oleh KPPS pada saat pemungutan suara menjadi lebih cermat, kata M. Khuwailid.

Sejalan dengan masukan stakeholder, Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori menyampaikan bahwa sejak awal KPU Provinsi NTB berkomitmen menerapkan prinsip penyelenggaran Pilkada antara lain dengan membangun transparasi dan akuntabilitas seluruh tahapan Pilkada 2018, dengan melakukan langkah-langkah:

a. Tahapan dibuka kepada Publik, mulai perencanaan dan penganggaran dilakukan uji publik narasumber ketua Komisi 1 DPRD, TAPB dan Masyarakat dan telah diajukan uji publik;

b. keputusan dalam tahapan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diakses, di medsos KPU sehingga Publik harus tahu apa yang menjadi keputusan dalam seluruh tahapan, termasuk tentang real count;

c. berupaya mengubah pandangan bahwa Pilkada bukan Milik Penyelenggara dan Peserta, tetapi milik Masyarakat, menjangkau semua daerah terpencil. Dalam hal ini KPU NTB mendatangi masyarakat bterpencil di Rarak, Mantar, Tambora, batu lanteh, dan lain-lain. KPU NTB juga melakukan MOU dengan seluruh masyarakat (LSM, Keagamaan, Penyandang Disabilitas, LMS peduli disabilitas di tingkat Asia, Media seluruh media, Radio, media online, menkumham, depag).

d. Komitmen kami integritas, yaitu integritas penyelenggara baik KPU dan jajaran KPPS yang tersebar di 8.336 TPS. Kami bangun sistem agar ruang kecurangan menyempit. Sepeti C1 yang di KPPS, diberikan pula kepada panwaslu dan Saksi. Sehingga ada kontrol di setiap jenjangnya.

Lebih jauh dijelaskan Lalu Aksar, dalam Tahapan Pilkada KPU NTB membuka ruang partisipatif antara lain:

- Membuka pembahasan anggaran kepada public dalam sebuah diskusi membedah anggaran Pilkada. Kami permaklumkan bahwa meskipun anggaran 167 Milyar terbilang besar, namun jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang jumlah pemilihnya jauh lebih kecil dari NTB, maka biaya pilkada NTB adalah biaya yang laing kecil se Indonesia. Bandingkan dengan biaya Pilkada Bali sebesar 229 M, NTT sebesar 400 Milyar, Kaltim sebesar 350 Milyar.

- Meski termasuk sebagai daerah dengan alokasi anggaran pilkada paling kecil se Indonesia, KPU NTB telah melakukan efisiensi anggaran, antara lain dari: Honor 91.110 penyelnggara yang seharusnya dibayar untuk 9 bulan, tetapi karena tidak ada sengketa hukum maka hanya dibayar 8 bulan; tidak dipergunakannya biaya sengketa hokum; sisa pengadaan Logistik, dan lain-lain.

Terkait dengan Rekapitulasi, Lalu Aksar menjelaskan bahwa kami harus mengumumkan hasil rekapitulasi. Disini kami menghadapi tantangan tranparansi ditengah gaduh politik. Disatu sisi kami ingin menyajikan info yang baik dan akurat, disisi lain masyarakat tidak menginginkan karena ada satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Namun demikin kami harus menayangkan kepada public hasil rekapitulasi itu dengan cara scan dan publish. Kami menargetkan 18 jam proses scan dan publish tersebut tuntas 100%, jelas Lalu Aksar. Sumber KPU Prov. NTB.

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru