Polri Akan Tindak Penyebar Hoax Gempa

Masih marak informasi simpang siur dan hoax beredar di media sosial. Masyarakat diminta untuk jangan cepat percaya dan melihat sumber informasi yang beredar.

Hal tesebut ditegaskan oleh Kabidkum Polda NTB AKBP Abdul Azas, saat rapat koordinasi (Rakor) rilis data terbaru kerugian gempa lombok, Minggu (12/8) di lapangan Tanjung KLU.

Setelah Gempa Bumi Minggu (5/8) yang lalu dengan kekuatan 7.0 SR, beredar di Media Sosial bahwa akan ada gempa susulan dengan kekuatan di atas 7,0 SR.

"Informasi yang beredar mengatasnamakan BMKG dari salahsatu provinsi, padahal informasi itu bohong dan tidak bertanggungjawab,"kata Azas.

Kemudian naiknya harga barang sembako yang dijual di Kota Mataram dan sekitar telah diantisapi oleh Pemkot Mataram. Walikota Mataram mengeluarkan surat agar toko dan penjual untuk tidak menaikan harga.

Pemkot Mataram dan Satgas Pangan telah melakukan monitoring dilapangan. "Kami sudah turun dan menghimbau penjual dan pedagang agar tidak menaikan harga ditengah musibah gempa bumi yang melanda daerah kita," tegasnya.

Isu kenaikan harga sembako dan barang lainnya di pasar , beredar cepat di masyarakat. Sehingga menimbulkan kehawatiran dan keresahan karena saat ini sedang ditimpa gempa bumi.

Ditambah lagi merebaknya informasi hoax tentang gempa bumi susulan yang lebih besar, membuat masyarakat yang terkena dampak gempa di Lombok lebih hawatir lagi.

Aparat kepolisian sudah menginformasika kepada masyarakat untuk jangan cepat percaya informasi yang tidak jelas sumbernya. Lewat media sosial dan SMS Center telah dihimbau tentang itu. 

Tim Cyber  Crime Mabes Polri dan Polda NTB akan melacak dan menindak setiap informasi bohong atau hoax dan penyebarnya untuk ditindak.  

Yang suka mengirimkan kabar bohong (hoax), atau bahkan cuma sekadar iseng mendistribusikan (forward), harap berhati-hati. Ancamannya tidak main-main, bisa kena pidana penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar.

Jelas aturanya bahwa pelaku penyebar hoax dikenai dan terancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (Edy-Tim Media)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru