DPD KNPI Versi Jakarta Somasio Bupati Dompu

Dompu, Kampung Media - Dewan Pengurus Daerah tingkat II Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPD II KNPI) Kabupaten Dompu versi Kongres Luar Biasa Jakarta melakukan somasi terhadap sikap Bupati Dompu, H Bambang M Yasin, yang melantik dan mengakui DPD KNPI versi Kongkres Papua serta telah menganggarkan juga melibatkan pada berbagai kegiatan.

Kuasa hukum, DPD KNPI Dompu versi Jakarta, Abdullah, SH. MH., menuturkan, sikap Bupati Dompu tersebut telah melencang dan menyalahgunakan jabatan dengan mendukung KNPI yang tidak sah secara hukum. Menurutnya, KNPI yang memiliki legalitas yang jelas adalah KNPI versi Jakarta yang dibuktikan dengan SK dari Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham RI). 

"Hari ini kita beri peringantan kepada Bupati Dompu atas perbuatan pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Dompu terhadap teman-teman KNPI versi Papua yang sesungguhnya tidak memiliki legal standing yang sah. Maka dipandang perbuatan yang melawan hukum," ungkapnya pada wartawan Rabu (28/03/2018) pagi. 

Menurut Abdullah, KNPI versi Jakarta telah mengantongi SK dari Kemenkum dan Ham dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementrian dalam Negeri. Dikeluarkannya SK itu, dipandang adanya dasar hukum yang jelas dari hasil Kongres Luar Biasa Jakarta yang dihadiri oleh 111 OKP dan 19 DPD I Provinsi KNPI dan dinyatakan korum. 

"Dengan demikian harus dikatakan bahwa KNPI versi Jakarta adalah KNPI yang sah dan legal. Punya legal standing yang diakui oleh negara melalui SK Kemenkum dan Ham dan SKT dari Kementrian Dalam Negeri," jelasnya. 

Dia juga menjelaskan, SK lama yang dijadikan dasar oleh DPD II KNPI versi Papua sesungguhnya telah ingklut meskipun di dalamnya telah dikatakan secara langsung dalam SK yang baru dan mengatur objek dan subjek hukum yang sama. Dengan keluarnya SK yang terakhir ini maka dengan sendirinya SK yang lama itu telah gugur. "Sekali lagi saya sampaikan KNPI yang sah sesaui dengan prosedur hukum adalah KNPI versi Jakarta dan di Dompu hari ini dipimpin oleh Syarifudin S.Pdi," utarnya. 

Somasi yang telah disampaikan  pada Rabu (28/03) itu,  Bupati Dompu diminta untuk menggunakan kekuatan represifnya dengan menggerakkan Sat Pol PP untuk mengosongkan gedung Pemuda Dompu yang diduduki oleh KNPI versi Papua. Selain itu, juga diminta kepada pihak ketiga atau SKPD-SKPD yang disebut sebagai sumber pendanaan agar tidak mencairkan anggaran atas nama KNPI versi Papua dan tidak diperuntukkan untuk KNPI versi Jakarta. 

 "Aktifitas yang ada di gedung pemuda selain atas nama KNPI versi Jakarta adalah perbuatan melawan hukum. Kalau tidak, kita akan mengosongkan sendiri dengan dasar kita adalah KNPI yang sah. Dan satu senpun yang keluar untuk KNPI versi Papua kami akan menindaklanjutinya dalam bentuk laporan tindak pidana terkait penyalahgunaan anggaran negara," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua Terpilih DPD II KNPI versi Jakarta, Syarifudin, S.Pdi., menegaskan, somasi yang disampaikannnya bertenggakwaktu selama tujuh hari. Jika dalam waktu yang diberikan Bupati Dompu tidak mengambil sikap, maka pihaknya akan melaporkan Bupati Dompu dengan tuduhan telah menyalagunakan kewenangan. 

"Bupati harus ambil sikap, kalau tidak ini termasuk kualifikasi pembiaran bahwa terhadap rangkaian kesalahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan harus ikut bertanggungjawab. Apabila tidak mengambil sikap dalam waktu 7 hari, kami akan laporkan Bupati Dompu karena penyalahgunaan kewenangan," ungkapnya. (Faruk) 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru