NTB Di APLF 2017

Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017 (APLF 2017) mengusung Tema “Keterbukaan Pemerintah untuk pembangunan yang inklusif" melibatkan Pemerintah dan pemangku kepentingan Asia-Pacific untuk bersua di Indonesia dalam rangka berdialog tentang Pemerintahan Terbuka.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Luar Negeri dan Kantor Staff Presiden menyelenggarakan APLF 2017. Agenda dialog Internasional ini bertujuan untuk menajamkan keterbukaan Pemerintah di Negara-negara Asia-Pasifik.

“Pemerintah Indonesia melibatkan pemimpin-pemimpin Asia-Pasifik untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan keterbukaan pemerintah di Negara masing-masing,” Ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro seperti yang dikutip di opengovindonesia.org 

Peserta yang hadir dalam APLF 2017 ini berasal dari 14 Negara anggota Open Government Partnership (OGP) se Asia-Pasifik. Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla hadir membuka Forum Internasional Ini, selain itu Muhammad Sarwar Danish Wakil Presiden II Republik Islam Afganishtan juga turut hadir serta Menteri Anggaran dan Manjemen Filipina Benjamin Djokno, Menteri Kehakiman Georgia Kakha Kakhisvili serta 500 Negara perwakilan peserta dan masyarakat sipil.

Indonesia sebagai Tuan Rumah APLF 2017 mengukuhkan keberadaan Negara ini sebagai salah satu Negara yang menginisiasi terbentuknya OGP. Menindaklanjuti OGP dalam kaitannya dengan keterbukaan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mendirikan Open Government Indonesia  (OGI) yang berasaskan 4 pilar keterbukaan yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi.

OGI menginisisasi rencana aksi keterbukaan pemerintah sebagai bentuk implementasi dari pemerintahan terbuka.

Dalam mengimplementasikan keterbukaan pemerintah Indonesia, Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah di Indonesia  juga sebagai delegasi Indonesia yang turut berbicara dalam dialog Internasional APLF 2017 turut andil dan berperan aktif dalam menyokong Open Government di Indonesia. NTB telah menerapkan pemerintah terbuka. Melalui Gubernur  NTB TGB M Zainul Majdi menyampaikan tentang prinsip-prinsip keterbukaan Pemerintah Provinsi NTB.

“NTB mengimplementasikan pemerintahan terbuka, termasuk program-program yang dijalankan pemerintah dilaksanakan terbuka, sistem pemerintahan terbuka juga menerapkan transparansi anggaran,” ungkap Gubernur NTB.

Dalam APLF 2017 Gubernur NTB menyampaikan tentang keterbukaan pemerintah di Indonesia.

 

Sumber foto: Opeen Government Indonesia

 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru