Rekonsiliasi Data RDKK dan Simluhtan

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PK-APBN) Badan Kebijakan Fiskal Kementeriane Kuangan RI, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor, dan GlZ melaksanakan Worshop Rekonsiliasi Data RDKK dan SIMLUHTAN pada beberapa hari  (25/04/15) di Hotel Golden Palace, Mataram

     Kepala Sekretarian Bakorluh Provinis NTB “Ir. Husnanidaty Nurdin, MM dalam sambutannya menyampaikan, Workshop Rekonsiliasi Data RDKK dan Simluhtan bertujuan untuk melakukan pengumpulan dan rekonsiliasi data  Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tahun 2016  setiap Kelompok Tani di Lima Kabupaten di Pulau Lombok dengan Data Simluhtan dan Data terkait lainnya dengan harapan akan diperoleh data petani terpadu lengkap dan akurat.

     Kepala Bakorluh memaparkan bahwa subsidi pupuk dari tahun ketahun cenderung meningkat, pada tahun 2014 subsidi pupuk mencapai 21,049 Trilyun, sedangkan tahun 2015 meningkat menjadi 39,5 Trilyun. Disisi lain pemerintah berkeinginan untuk mewujudkan swasembada pangan yakni peningkatan produksi padi 76,23 juta ton, jagung 21,35 juta ton, kedelai 2,03 juta ton dan daging sapi/kerbau 0,59 juta ton untuk mewujudkan Indonesia yang berdikasi dan mandiri dalam bidang perekonomian, ungkapnya.

     Selain itu pola subsidi pupuk yang digunakan selama ini, masih dijumpai inefektivitas subsidi pupuk, yakni memiliki kerawanan terhadap penyimpangan dan manipulasi perhitungan besaran subsidi, tidak tepat sasaran dan belum mampu mengatasi permasalahan dualism harga yang memicu tindakan spekulatif.

     Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) akan melakukan kajian mekanisme pemberian subsidi pupuk secara langsung, agar sampai kepada petani lebih tepat sasaran dan tepat waktu.

    Kebijakan ini dipandang lebih efektif dan lebih tepat sasaran, namun dengan tetap memperhatikan dampaknya bagi ekonomi, sosial dan politik. Usulan mengenai opsi kebijakan subsidi pupuk diharapkan dapat diperoleh dalam waktu dekat untuk segera dapat diimplementasikan. Dengan berbagai pertimbangan, Pulau Lombok dipilih sebagai obyek penelitian dan sekaligus sebagai wilayah uji coba atas berbagai opsi mekanisme pemberian subsidi pupuk yang  dipilih.

     Workshop diikuti oleh Koordinator Penyuluh tingkat kecamatan dan Admin Simluhtan tingkat kecamatan, serta petugas yang menangani RDKK di kabupaten Lombok T imur, Lombok Tengah dan Lombok Utara.  Sebelumnya telah dilaksanakan Workshop yang sama untuk Kab. Lombok Barat dan Kota Mataram pada (19/4/16) di Hotel Santika Mataram

    Kepala Bakorluh meminta kepala para penyuluh pertanian akan melengkapi data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibutuhkan dalam analisis kebijakan dan penyaluran subsidi pupuk. () -05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru