Menghapus Kesan Bima sebagai Zona Merah

KM-Pasar Sila—Penjabat Bupati Bima Drs Bachrudin M.Pd ingin menghapus kesan Bima sebagai ‘zona merah’ terkait keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat—terutama peran kepala desa sebagai garda terdepan pelayanan publik di masyarakat.

Ia melihat, bahwa keberadaan kades dan aparatur pemerintahan desa merupakan ujung tombak di tingkat pertama, sebelum masyarakat mendapatkan pelayanan lanjutan di kecamatan dan kabupaten.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung dalam kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Provinsi NTB, yang diikuti para Kades, Sekdes dan Bendahara se Kabupaten Bima, di Homestay Mutmainah Kota Bima, baru-baru ini.

“Yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya adalah kepala desa. Ini berarti bahwa persoalan yang dihadapi di tingkat desa tidak bisa selesai bila hanya diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Tetapi harus ada sinergi dengan pemerintah desa, karena di desa ujung tombak pelayanan terdepan pelayanan publik,” kata Bachrudin.

Sesuai amanat pasal 6 UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa—pemerintah pusat secara bertahap akan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dan harus siap melaksanakannya. Dalam skala kecil, desa memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam. Artinya ada kewenangan pemerintah desa mengelola potensi sumberdaya alam yang ada.

Oleh karena itu, diperlukan kemitraan bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Itulah sebabnya, dalam pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, agar tata kelola pemerintahan desa dan keuangan akan semakin baik dan sempurna.

Bachrudin juga mengharapkan bantuan para kepala desa dan aparatur untuk menjaga keamanan dan ketertiban. “Saya ingin menghapus kesan Bima sebagai "zona merah" dalam hal keamanan dan ketertiban. Sebab, masyarakat di pedesaan sangat santun,” ulasnya.(yan) - 01

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru