Dana Desa Mulai Disalurkan

KM-Bolo—Sebanyak 191 Kepala Desa, 18 Camat di Kabupaten Bima mendapat sosialisasi terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sosialisasi tersebut penting disampaikan sehingga seluruh perangkat desa memahami dengan baik regulasi dan tata cara pengelolaan dana desa.

Dana yang sumber dari DAU sebesar Rp54 miliar dan Dana Desa Rp84 miliar tersebut, telah disalurkan kepada 191 desa. Sehingga total dana desa di Kabupaten Bima Rp140,5 miliar. Sedangkan alokasi ADD untuk masing-masing desa berkisar Rp610 juta hingga Rp982 juta.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bima juga mendorong seluruh desa agar mampu menggali sumber pendapatan asli desa (PADes) yang dapat meningkatkan dana desa itu sendiri. Karena keterbatasan desa dalam menggali potensi saat ini, sehingga dialokasikan dana baru Rp5 juta hingga Rp11 juta.

Desa Kawinda Toi Kecamatan Tambora salah satu contoh bagi desa lainnya di Kabupaten Bima, dimana potensi pendapatan asli desa tersebut mencapai Rp117 juta. Untuk mengimbangi pendapatan dan dana transfer, Pemkab Bima mendorong agar eks tanah jaminan Kades dimanfaatkan sebagai bagian dari sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI DR Boediarso Teguh Widodo, M.E mengatakan, secara historis, desa memiliki kewenangan berupa hak asal usul mencakup kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan ini untuk mengatur kepentingan masyarakat desa dan muncul karena perkembangan desa. Ada juga kewenangan yang diberikan, baik dari provinsi maupun Bupati. Sehingga diperlukan sumber pendanaan dan dalam UU telah diatur bahwa desa memiliki tujuh sumber pendanaan.

Agar pengelolaan dana desa sesuai harapan, maka penting bagi semua desa memiliki rencana (road map) sebagai penuntun dalam pengelolaan dana desa, dan menuntun kepada pemenuhan kewajiban alokasi dana desa. “Jadi pahami dengan baik agar tidak salah dalam penerapan aturan,” kata Dirjen dalam kunjungannya, kemarin. “Maka penyempurnaan basis data tentang desa, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis desa yang bersumber dari instansi berwenang amat diperlukan,” lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI H Wilgo Zainar SE,MBA menambahkan, alokasi dana desa yang cukup besar sesuai UU Nomor 6 tahun 2014, selaras dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari Desa. Untuk mendukung langkah tersebut, ADD dalam APBN Tahun Anggaran 2015 yang semula Rp9 triliun, meningkat menjadi Rp20 triliun pada APBN-P yang dibagi ke 74 ribu desa.

Pada tahun anggaran berikutnya, kebijakan yang ditempuh adalah memperbesar dana transfer ke daerah harus lebih besar dari yang ditransfer kepada Kementerian. Langkah ini merupakan komitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan desa.

“Pemerintah dan DPR RI terus berupaya secara bertahap meningkatkan dana desa dalam tiga hingga empat tahun ke depan sehingga dana Rp1,4 miliar tiap desa dapat direalisasikan,” kata Wilgo. 

Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar mengatakan, masyarakat Bima secara umum memiliki karakter luar biasa. Kades harus luar biasa agar negara tidak mengalami kegagalan. Terkait pengelolaan keuangan negara, KPK mengindikasikan adanya ketidak efisienan sebesar Rp200 triliun per tahun, yang disebabkan karena kita tidak bekerja dan berpikir bersama dalam membangun. 

Faktor lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan dana adalah penyelenggaraan negara harus mempunyai etos kerja dan sosialisasi. Ini ditujukan untuk meningkatkan ilmu dan ketrampilan pengelola dana desa. Faktor terakhir yang perlu diperkuat adalah akses masyarakat terhadap dana desa. Anggaran yang masuk ke masyarakat dikelola dengan baik. "Jangan ada cerita Kades ditangkap karena tidak tahu mengelola dana desa,” jelasnya.(adi) ()-01

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru