Camat Bolo Intens Koordinasi Sosialisasi Pilkades Serentak

KM-Bolo—Tercatat 57 desa di Kabupaten Bima Provinsi NTB, dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak. Namun jadwal pelaksanaannya masih menunggu penetapan dari Pemerintah Kabupaten Bima melalui SK Bupati Bima.

            Yang menarik lagi adalah perubahan tata cara proses pemilihan. Semula pemungutan suara dilakukan pada satu tempat, namun ini kali dilakukan lebih dari satu lokasi dengan berdasarkan jumlah dusun di desa itu sendiri. Hal ini diatur dalam Perda No 2 Tahun 2015—Tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

            “Seandainya dalam satu desa terdapat enam dusun, maka tempat pemungutan suara pun sebanyak enam TPS. Termasuk perhitungan suara, dilakukan serentak di masing-masing TPS tersebut. Cara ini salah satu mempercepat proses pemungutan dan perhitungan surat suara,” ujar Camat Bolo Muslimin S.Sos kepada wartawan, baru-baru ini.

            Di Kecamatan Bolo, ada tiga desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak. Yaitu Desa Rato, Rada dan Sondosia. Menyusul demikian, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa agar melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang tata cara pelaksanaan pilkades serentak.

            Muslimin juga menjelaskan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk biaya administrasi pendaftaran para calon, termasuk didalamnya biaya lain yang berkaitan kelancaran Pilkades. “Jadi, tidak ada lagi biaya dikeluarkan oleh calon, karena seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Dalam pasal 31 ayat 3 (tiga) menegaskan pembebanan biaya pelaksanaan pilkades kepada masyarakat atau calon tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.

            Disinggung kembali, jika terjadi pungutan dengan notabene untuk biaya lain yang dilakukan oleh panitia pilkades, mantan Kabag Umum Sekwan DPRD Kabupaten Bima ini menegaskan, tetap tidak boleh adanya pungutan di luar ketentuan. “Perda No 2 Tahun 2015, sudah mengatur semuanya. Mulai dari tata cara pencalonan hingga pada pengangkatan dan pemberhentian kepala desa,” tegasnya.

            Termasuk nantinya, lanjut Muslimin, tahapan pembentukan panitia pilkades yang jumlahnya hanya tujuh orang—yaitu dua dari pemerintah desa, kemudian dua lainnya dari lembaga kemasyarakat di desa dan tiga orang diambil dari tokoh masyarakat (toma). “Pembentukan panitia ini diatur dalam pasal 12 ayat 1 (satu) Perda No 2/2015,” jelasnya.

            Muslimin menambahkan, jika hasil perhitungan surat suara terjadi imbang (sama), maka keputusan pemenangnya kita merujuk Peraturan Bupati (sedang dirancang) sebagaimana dituangkan dalam pasal 30 ayat 3 (tiga) Perda No 2 Tahun 2015.(adi) 02

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru