Hj Erika Zainul Majdi Apresiasi Aktor KIP

KM Wadupa’a : Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) menyelenggarakan jambore aktor Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kegiatan yang diikuti 56 peserta dari Bappeda, District Fasilitator AIPD dan Faskab PATTIRO Bima, Dompu, Lombok Barat, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Comunity Center (CC) dan Kampung Media tersebut digelar selama tiga hari 15 -17 April di hotel Santosa Sanggigi Lombok.

Civil Society Officer (CSO)  AIPD NTB, Susana Dewi R dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar–besarnya kepada Hj Erika Zainul Majdi yang telah bersedia hadir dan membuka acara jambore aktor KIP. “Rasa bangga kepada para pejuang transparansi baik dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Comunity Centre (CC) dan Kampung Media yang mencoba akselerasi menjadi pusat informasi warga,” ujarnya.

Ia mengatakan, dari pada  hanya demonstrasi, lebih baik melakukan langkah yang konkrit. “Akan ada kolaborasi bersama selama kegiatan jambore ini, sehingga dengan adanya kolaborasi dan komunikasi efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat meminimalisasi konflik,” katanya.

Susan mengaku,  selama berkunjung ke KIM, CC dan Kampung Media selalu mengambil pelajaran. “Harta yang baik adalah harta yang disedekahkan, ibadah yang baik adalah ibadah yang diikhlaskan, dan manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan dalam jambore ini saya sedang bersama manusia–manusia yang luar biasa,” ungkapnya.

Saat membuka resmi jamboree actor KIP, Ketua Penggerak PKK NTB Hj Erika Zainul Majdi  mengapresiasi  seluruh aktor KIP karena  berhasil memfasilitasi warga masyarakat untuk mendapatkan informasi dari birokrasi pemerintah kota/kabupaten.

Menyusul tingginya animo masyarakat dalam mengaudit informasi di lembaga pemerintah yang menjadi patut diberikan dukungan, dengan harapan dapat terus ditingkatkan.

Pada akhir pembukaan, Hj Erika Zainul Majdi menandatangani komitmen bersama pada spanduk yang bertuliskan “Komitmen bersama membangun sistem pelayanan informasi yang menjamin hak atas informasi”. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan atas hak masyarakat terhadap keterbukaan informasi. (FN) - 01

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru