logoblog

Cari

PT.PBSB Di KLU Diadukan Pencemaran Udara dan Air

PT.PBSB Di KLU Diadukan Pencemaran Udara dan Air

Perusahaan Tambak Udang PT. Panen Berkat Sejahtera Bersama DiKLU Diadukan Cemarkan Lingkungan Pemda Itu Tidak Terbukti Lombok Utara - Pengaduan masyarakat

Rupa-Rupa

Nanang Abdul Hamid
Oleh Nanang Abdul Hamid
19 November, 2019 09:35:21
Rupa-Rupa
Komentar: 0
Dibaca: 1462 Kali

Perusahaan Tambak Udang PT. Panen Berkat Sejahtera Bersama DiKLU Diadukan Cemarkan Lingkungan Pemda Itu Tidak Terbukti

Lombok Utara - Pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Panen Berkat Sejahtera Bersama yang merupakan salah  satu Perusahaan yang bergerak dibidang usaha budidaya Tambak Udang yang berlokasi didusun Lengkukun Desa Kayangan Kecamatan Kayangan KLU menjadi diskusi panjang Pemda KLU dalam Siaran Pers resmi diaula Bupati KLU, Senin 18/11 kemarin.
Siaran Pers resmi yang diikuti sekitar 25 awak media tersebut dihadiri Kepala Dinas LH  KLU yang didampingi Kabid LHK, Asisten 1 Setda KLU, Kepala DP2KBPMD dan Kabidpem KLU, yang difasilitasi Kabid Humas Setda KLU Mujaddid Muhas, MA. 

Masyarakat mengadukan Perusahaan Tambak Udang tersebut atas pencemaran udara dan air  yang menimbulkan bau tak sedap dari limbah hasil Tambak Udang tersebut ditindak lanjuti pihak Dinas LHK Lombok Utara dengan melakukan pengawasan dan pemantauan tanggal 8 oktober 2019. 
Menurut pihak LHK, yang dipaparkan langsung oleh Kadis LHK KLU, H. Rusdi, ST., MT., mengatakan bahwa pemantauan tanggal 8 Oktober 2019 lalu menghasilkan bahwa pembuangan air ke laut dibuat per trap 50 m dengan maksud memperlambat aliran air untuk mengoptimalkan proses sedimen. Pihak perusahaan telah melakukan pelaporan setiap 6 bulan /smester untuk memastikan autput air standar baku. Telah dilakukan pendataan terhadap warga yang diduga mengalami mual, muntah, dan sesak akibat bau IPAL.
Lanjut Rusdi," Hasil tersebut telah ditindaklanjuti perusahaan terkait di Dinas LHK tanggal 13 November 2019 yang dihadiri tim tekhnis Dinas LHK NTB, Dislutkan NTB, BKPMDPT NTB, Polda NTB, Pol PP NTB, DLHPKP KLU, DISNAKER PMPTSP KLU, Dishublutkan KLU, Bag Pem Setda KLU, dan instansi terkait lainnya.
Tindak Lanjut tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa, PT. PBSB tidak terbukti melakukan tindak pidana pencemaran Lingkungan.  
Tudingan pencemaran air baku belum dapat dibuktikan, namun masyarakat diminta mengadukan permohonan bantuan air bersih melalui Pemdes dalam program Bersama CSR PT. PBSB.   
LHK segera melakukan pendataan kegiatan usaha Tambak Udang yang beroperasi," tutupnya.

Pemaparan Kadis LHK tersebut menuai protes sejumlah awak media yang mengatakan bahwa kesimpulan tersebut tidak sesuai dengan hasil investigasi yang pernah dilakukan awak media. Menurut media kasus tersebut bagaikan karet makin ditarik makin panjang dan tidak akan ada titik temu. Media menyayangkan pemilik perusahaan tidak dihadirkan  dalam Siaran Pers tersebut sebagai narasumber obyek persoalan.

 

Baca Juga :


Pihak Pemda melalui LHK mengatakan bahwa yang berwenang menerbitkan ijin prinsip, Amdal, ijin lokasi, serta ijin operasional adalah BKPMDPT NTB.

Sementara itu pihak media menduga eksekusi kawasan dan proses perijinan dilakukan pada saat perhatian pemerintah dan masyarakat terfokus perhatiannya pada penanganan korban gempa. Karena eksplorasi kawasan dilakukan pasca gempa.
Diskusi alot tersebut berlangsung hingga menjelang petang dengan janji pihak Pemda akan berupaya menghadirkan pemilik PT.  PBSB dalam pertemuan dengan media yang akan diagendakan berikutnya. (N3G)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2020 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan