logoblog

Cari

UPT Disdukcapil Tingkatkan Akses Warga Rentan

UPT Disdukcapil Tingkatkan Akses Warga Rentan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bima mengatakan dalam bidang kependudukan, kerentanan warga atas akses dokumen kependudukan menjadikan pendekatan pelayanan dengan

Rupa-Rupa

KM LENGGE
Oleh KM LENGGE
20 Maret, 2019 14:36:00
Rupa-Rupa
Komentar: 0
Dibaca: 1360 Kali

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bima mengatakan dalam bidang kependudukan, kerentanan warga atas akses dokumen kependudukan menjadikan pendekatan pelayanan dengan membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT)  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi alasan untuk menghadirkan negara dalam melayani warga.

Ungkapan ini disampaikan Dinas Drs. Zunaidin HI, MM dalam Lokakarya Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saat menjadi Narasumber Lokakarya Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  yang didukung oleh Progam Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk .

Zunaidin yang didampingi Susana Dewi Rochimah, Frontline Service KOMPAK NTB dan Asrullah, ST, District Coordinator Program KOMPAK Bima mengemukakan, "Saat ini,  jumlah penduduk Kabupaten Bima 528.993 jiwa dan telah dilakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) mencapai 97% dan perekaman akta 94,8%,” jelas Zunaidin, Selasa (19/3).

"Bagi wilayah terluar, pendekatan pelayanan melalui pembentukan UPT ini menjadikan legalisasi diri warga negara menjadi lebih efisien. Mengingat anggaran sudah tersedia, pada Bulan April 2019 pelayanan pada masing-masing kluster wilayah kemungkinan bisa dimulai". Jelasnya.

Narasumber lainnya, Puji Wahyanti, Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang hadir dengan Engkan Sugiri  KaUPTD Disdukcapil Majenang - Cilacap mengemukakan, pembentukan UPTD Dukcapil mengacu pada sejumlah indikator.

 

Baca Juga :


"Dinas Dukcapil bekerja berdasarkan sistem secara nasional, bukan kebijakan daerah dan indikatornya mencakup kegiatan merupakan kewenangan Daerah,” ungkap Puji Wahyanti.

Disamping bukan merupakan kegiatan lintas OPD, memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya.

"Indikator lainnya adalah  harus memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata serta sumber daya pegawai pembiayaan sarana dan prasarana,” kata Puji.  Progam Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) didukung oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfostik Kabupaten Bima). (KIM WAWO/KM LENGGE)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan