logoblog

Cari

Percepat Rehab Rekon  TNI Turunkan Pasukan Zeni

Percepat Rehab Rekon  TNI Turunkan Pasukan Zeni

Pemerintah terus bergerak cepat tanpa Lelah, membangun hunian tetap untuk masyarakat yang terkena dampak gempa bumi. Pasca rehab dan rekon ini

Rupa-Rupa

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
17 Februari, 2019 13:11:09
Rupa-Rupa
Komentar: 0
Dibaca: 3825 Kali

Pemerintah terus bergerak cepat tanpa Lelah, membangun hunian tetap untuk masyarakat yang terkena dampak gempa bumi. Pasca rehab dan rekon ini TNI mendatangkan sebanyak 10 SSK pasukan Zeni TNI.

Jumlah personel seluruhnya sebanyak 10 SSK dengan rincian 8 SSK dari TNI AD dan sisanya 2 SSK dari Marinir TNI AL dengan pembagian untuk Kodim1606/Lobar akan ditempatkan 5 SSK karena rumah rusak berat lebih banyak dari Kabupaten Kota yang lainnya, Kabupaten Lombok Tengah 1 SSK, Kabupaten LombokTimur sebanyak 2 SSK, Sumbawa 1 SSK dan Kabupaten Sumbawa Barat 1 SSK.

Hal ini disampaikan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., usai Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan menyambut kadatangan personel tambahan dari pasukan Zeni TNI yang berjumlah seribu orang di Posko Terpadu Rehab Rekons Pasca Gempa NTB, Sabtu (16/2) di Kantor Sekertariat BNPB NTB Jalan Catur Warga Mataram.

“Pemerintah Daerah NTB melaksanakan rapat koordinasi terkait kesiapan penyambutan kedatangan seribu personel dari pasukan Zeni TNI mulai tanggal 18 hingga 22 Februari mendatang,”kata Danrem.

Menurutnya, penyiapan tersebut harus dilakukan semaksimal mungkin agar para personel yang datang dapat bekerja dengan maksimal.

"Jumlah personelnya juga sudah dibagi mulai dari sektor hingga ke tingkat desa dengan harapan dapat mempercepat rehab rekon," ujarnya.

 

Baca Juga :


Adapun Sistem kerja yang akan digunakan, dengan sistem blok yaitu bekerja dengan skala prioritas, jika materilnya sudah ada maka personel akan didorong ke lokasi tersebut sehingga tidak ada personel yang nganggur.

Hingga saat ini untuk progres rehab rekon rumah rusak berat sudah hampir 3 ribuan karena berbagai kendala dilapangan baik material maupun proeses pencairan dananya.

Sesuai rencana proses rehab rekon hingga bulan Maret harus selesai dan tuntas, apabila sudah menerima dana dan tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam SPK, maka akan dilakukan proses hukum oleh pihak Kepolisian.

Rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah Provinsi NTB dan seluruh Dandim bersama para Danramil yang wilayah teritorialnya terkena dampak gempa bumi tahun lalu. Sumber Pen Korem 162/WB. (Edy)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan