logoblog

Cari

Tanggapan Gubernur Terhadap Empat Raperda DPRD NTB

Tanggapan Gubernur Terhadap Empat Raperda DPRD NTB

Gubernur Provisi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Ir. H. Rosyadi Sayuti, menyampaikan tanggapan terhadap 4

Rupa-Rupa

Suparman
Oleh Suparman
10 Januari, 2019 15:14:19
Rupa-Rupa
Komentar: 0
Dibaca: 2227 Kali

Gubernur Provisi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Ir. H. Rosyadi Sayuti, menyampaikan tanggapan terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa Usul DPRD NTB, diruang rapat DPRD, Mataram (10/1).

"Sesuai hasil pencermatan kami terhadap materi muatan raperda tersebut, maka perkenankan kami menyampaikan saran, pendapat dan usul sebagai bahan penyempurnaan terhadap empat reperda yang dimaksud," ungkap Sekda membacakan tanggapan gubernur.

Dijelaskannya, raperda tentang perizinan usaha kelauatan dan perikanan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, Pertama; teknis penulisan bab yang mengatur mengenai azas, maksud dan tujuan yang belum membebani Undang-undang No 12 tahun 2011, Pencantuman beberapa undang-undang yang tidak tepat dalam konsiderans mengingat. Kedua; materi muatan yang mengatur berakhirnya perizinan tentang raperda ini, agar disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Keempat; ketentuan mengenai pengacuan pasal dalam sanksi administrasi maupun pidana masih belum tepat, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Kemudian Raperda tentang fasilitas keselamatan dan transportasi, aspek keselamatan transportasi merupakan hal utama yang harus diwujudkan dalam rangka terhindar setiap orang dari resiko terjadi kecelakaan, baik yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, sarana angkutan, jalan dan lingkungan. Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi, namun prakteknya, prinsip ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan transportasi, harus didukung regulasi, koordinasi dan pendanaan terhadap pemenuhan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan. Dengan adanya payung hukum ini diharapkan dapat memberikan jaminan keselamatan dan keamanan transportasi bagi masyarakat NTB.

Selanjutnya, Raperda tentang Kepemudaan. Rancangan raperda ini memuat aturan mengenai segala aspek kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi, kemitraan, prasaran dan sarana serta organisasi kepemudaan. Selain itu, memuat peraturan peran serta pemangku kepentingan dalam pelayanan kepemudaan serta aspek kemodalan kewirausaha pemuda secara rencana, terarah dan berkelanjutan. Terhadap materi muatan yang tertuang dalam pasal demi pasal dalam raperda ini, perlu dipertajam dan dirumuskan kembali antara lain. Pertama; dalam Bab VI, koordinasi dan kemitraan kepemudaan agar dipertajam ketentuan yang mengatur koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga kepemudaan. Kedua; ketentuan mengenai peran masyarakat dalam rangka penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda agar dirumuskan dalam bab tersendiri.

 

Baca Juga :


Terakhir adalah Raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan sejahtera mandiri tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan perlindungan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Materi muatan yang tertuang dalam pasal demi pasal dalam raperda ini, perlu untuk ditambahkan dan diselaraskan yakni pertama; Pada Bab IV agar diuraikan dan dijabarkan semua hak penyandang difabel sebagaimana dirumuskan dalam Bab III pasal 07. Kedua; Rumusan Bab XV (Lima belas) ketentuan peralihan pasal 116 yang mengatur pelaksanaan penyediaan aksesbilitas terhadap fasilitas umum bagi difabel tidak sesuai dengan Undang-undang No 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundangan yang lama terhadap perundangan yang baru dan bertujuan untuk menghindari terjadinya kepalsuan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum.

"Demikian beberapa usul, saran dan pendapat serta permohonan penjelasan kami terhadap empat raperda tersebut, untuk tahap selanjutnya empat raperda ini dapat didiskusikan lebih intesif pada pembahasan berikutnya. Sehingga ikhtiar kita bersama untuk menghadirkan regulasi yang berkualitas dapat kita persembahkan kepada masyarakat NTB," tutup Sekda NTB. (Man).



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan