logoblog

Cari

Tutup Iklan

Peringati Harkitnas, KOHATI Syariah UIN Mataram Gelar Dialog

Peringati Harkitnas, KOHATI Syariah UIN Mataram Gelar Dialog

  MATARAM,  Setiap tahun, tanggal 20 Mei senantiasa diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berbagai cara dilakukan untuk memperingatinya. Sebagaimana dilakukan puluhan

Rupa-Rupa

KM-Tanah Merah
Oleh KM-Tanah Merah
20 Mei, 2018 17:19:17
Rupa-Rupa
Komentar: 0
Dibaca: 3281 Kali

 

MATARAM,  Setiap tahun, tanggal 20 Mei senantiasa diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berbagai cara dilakukan untuk memperingatinya. Sebagaimana dilakukan puluhan mahasiswi Fakultas Syariah UIN Mataram yang tergabung dalam Kohati Komisariat Fakultas Syariah.

Mereka menggelar dialog Hari Kebangkitan Nasional 2018 pada Sabtu (19/5) sore di Gedung BP-PAUDNI dan Dikmas NTB, dengan menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya dosen UIN Mataram Atun Wardatun, PhD, dan Anggota Komisioner KPID NTB, Andayani SE dan Direktur Samalas Institute, Darsono Yusin Sali.

Direktur Pascasarjana UIN Mataram Prof. Dr. Suprapto yang membuka kegiatan mengingatkan kepada mahasiswi bahwa momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah momentum yang tepat untuk membangkitkan rasa nasionalisme di kalangan mahasiswa.

Terlebih kata Suprapto, akhir-akhir ini berbagai ancaman datang untuk menggoyah rasa nasionalisme bangsa Indonesia seperti peristiwa bom Surabaya beberapa waktu lalu. Tentunya, tindakan tersebut merupakan ancaman nyata bangsa Indonesia kini.

Oleh karenanya, Suprapto berpesan agar para mahasiswa sebagai pelopor perubahan di tengah masyarakat dapat mengambil peran strategis untuk kembali menanamkan semangat kebangsaan dalam diri mahasiswa dan masyarakat.

"Tepat satu hari sebelum peringatan Harkitnas kita berbicara bagaimana merawat nasionalisme, kita percaya kelompok-kelompok wanita Indonesia mampu menjadi garda terdepan yang dinanti oleh semua orang", pungkap Suprapto.

Sementara itu, Atun Wardatun mengungkapkan salah satu problem yang dihadapi perempuan saat ini ialah kentalnya budaya patriarki di tengah masyarakat Indonesia. Dalam budaya patriarki, perempuan masih dianggap nomor dua di bawah laki-laki. Hal demikian menyebabkan perempuan sulit maju dan berkembang.

Selain karena faktor budaya, doktrin keagamaan juga turut melegitimasi budaya patriarki. Sehingga perempuan selalu dianggap subordinat dari laki-laki. Misalnya saja adanya pandangan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Termasuk juga soal kepemimpinan, dimana doktrin agama yang selalu digunakan ialah kepemimpinan harus diserahkan kepada lelaki. 

Untuk itu, di kesempatan itu dia meminta agar perlunya reformulasi tafsir ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan kepemimpinan. Sehinggaa kedepan mampu mengubah cara pandang terhadap perempuan.

 

Baca Juga :


Komisioner KPID NTB, Andayani, mengungkapkan Harkitnas harus jadi tonggak bagi perempuan untuk bangkit mengisi ruang-ruang publik yang kini tersedia.

Di samping tentunya ialah mampu membangkitkan rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan Negaranya. 

Senada, Direktur Samalas Institute, Darsono Yusin Sali, menjelaskan pentingnya perempuan untuk bangkit berperan mengisi ruang-ruang publik yang sudah disediakan pemerintah. 

Karena kata dia, pemerintah sejauh ini telah membuka kran keterbukaan bagi terjaminnya akses bagi perempuan di ruang-ruang publik. Sebagai contoh, melalui undang-undang pemilu dan partai politik, pemerintah sudah memberikan ruang agar terjaminnya keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen. Meski berdasarkan data, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai angka 30 persen atau tepatnya baru mencapai 19,8 persen.

Di bagian akhir, Yusin mengimbau agar orientasi perjuangan kaum perempuan di masa mendatang harus bergeser dari orientasi kuantitas ke orientasi kualitas. Mengingat kata dia, belum terpenuhinya kuota 30 persen di parlemen disebabkan karena kualitas perempuan yang belum memadai.

"Tinggal perempuan mampu mengisinya atau tidak. Caranya dengan senantiasa tingkatkan kualitasnya. Kalau sudah berkualitas, nggak perlu ngotot minta kuota 30 persen, pasti dicari kok," tandasnya.

Ketum Kohati Komisariat Fakultas Syariah, Siti Aminah menyebut acara ini dihadiri oleh mahasiswa berbagai elemen seperti HMI, PMII, OKP, UKM,dan paguyuban se-UIN Mataram.

Kegiatan ini di harapkan mampu menjadi angin segar bagi pergerakan keperempuanan, sejak kebangkitan perempuan yg di tandai oleh Kongres Perempuan pertama pada 1928 di Yogyakarta", pungkas Siti Aminah.



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan