logoblog

Cari

Tutup Iklan

Mahar Politik, Bolehkah?

Mahar Politik, Bolehkah?

(Ayatullah Hadi Direktur Rinjani Institute) Beredarnya isu tentang mahar politik yang di nyanyikan oleh La Nyalla Mattalitti membuat para tokoh

Rupa-Rupa

Mahar Politik, Bolehkah?


Hamjah Diha
Oleh Hamjah Diha
15 Januari, 2018 14:25:07
Rupa-Rupa
Komentar: 0
Dibaca: 2632 Kali

Direktur Rinjani Institute (Ayatulla Hadi)

(Ayatullah Hadi Direktur Rinjani Institute)

Beredarnya isu tentang mahar politik yang di nyanyikan oleh La Nyalla Mattalitti membuat para tokoh bangsa, baik itu para pengamat politik, para politikus, tokoh NGO, tokoh agama dan lainnya angkat bicara. Beberapa hari lalu, salah seorang pengamat politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC), menyatakan keprihatinannya soal pilkada, salah satunya adalah politik uang. Isu tersebut hangat di bicarakan di Nusantara, tak terkecuali di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya, di NTB juga akan melakukan perhelatan akbar pesta demoksrasi 2018. Isu tentang mahar politk juga hangat di bicarakan di NTB.

Terkait isu mahar politik yang beredar di NTB, Direktur Rinjani Institute Ayatullah Hadi angkat bicara. Menurutnya, mahar politik merupakan salah satu penghianatan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. “Mahar politik itu akan mendistorsikan nilai-nilai demokrasi,” tuturnya

Tidak hanya itu, Direktur Rinjani Instutite itu menilai bahwa adanya mahar politik di setiap kontestasi baik itu pemilihan kepala dearah (Gubernur, bupati/walikota. pen) maupun pemilihan presiden tersebut akan melanggar undang-undang. “Di kontestasi pilkada misalnya, meskipun tidak merugikan keuangan negara, tapi mahar politik itu melanggar undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016, hal itupun akan menyebabkan terjadinya praktik korupsi kelak,” ungkapnya

 

Baca Juga :


Untuk menghindari adanya mahar politik, lanjutnya, partai politik dalam mengusung dan mendukung pasangan calon kepala daerah mestinya harus memiliki kesamaan visi  dan misi.  “Mestinya ada kesamaan visi dan misi antara calon kepala daerah dan parpol pengusung tersebut, bukan atas dasar politik transaksi,” jelas akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram tersebut.

(Hamjah Diha)



 
Hamjah Diha

Hamjah Diha

Adalah warga kampung Diha-Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima. https://hamjahdiha.or.id dan https://hamjahdihafoundation.blogspot.co.id

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan