logoblog

Cari

Zonasi Rinci Kelautan Dirancang

Zonasi Rinci Kelautan Dirancang

KM Wadupa’a: Mulai tahun 2014, pemerintah akan menetapkan kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Bima. Kebijakan tersebut sebagai upaya memastikan kelangsungan biodeversitas ekosistem

Rupa-Rupa

KM. Wadupa-a
Oleh KM. Wadupa-a
26 Januari, 2014 15:42:07
Rupa-Rupa
Komentar: 0
Dibaca: 7953 Kali

KM Wadupa’a: Mulai tahun 2014, pemerintah akan menetapkan kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Bima. Kebijakan tersebut sebagai upaya memastikan kelangsungan biodeversitas ekosistem laut belasan hingga puluhan tahun ke depan.

Kepala Bidang Produksi, Pengolahan, dan Mutu DKP Kabupaten Bima Agus Yudhi Ananto, mengatakan pembuatan zonasi rinci akan melibatkan banyak pihak atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, karena membutuhkan banyak anggaran. Pembuatan zonasi rinci merupakan tindaklanjut dari Peraturan Daerah (Perda) tentang Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) yang ditetapkan sebelumnya. “Saat ini Perda tentang zonasi dan batas wilayah pulau terkecil, itu jadi payung untuk penetapan aturan yang detail nanti, selanjutnya bisa ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati,” ujarnya di DKP kemarin.

Agus memrediksi, penyusunan dan pembuatan zonasi rinci tidak bisa langsung rampung satu tahun. Namun memerlukan waktu beberapa tahun. Apalagi membutuhkan anggaran dan keterlibatan banyak pihak. Sebelumnya, pada pembahasan Perda P3K juga dibahas tentang status pulau Satonda. Khusus zonasi teluk Bima bisa ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, karena melibatkan dan termasuk wilayah dua daerah Kota dan Kabupaten Bima. “Tahun ini belum bisa langsung selesai. Mungkin butuh waktu panjang, karena harus menanamkan (menyamakan peresepsi) kepada banyak pihak,” katanya.

Ia menjelaskan, zonasi detail sangat pentin dan dibutuhkan sebagai rujukan dalam pengelolaan sumber daya kelautan serta untuk memastikan keberlangsungan biodeversitas ekosistem laut. Diakuinya, resistensi setiap kebijkan tetap ada termasuk yang berasal dari masyarakat. Contohnya saat penyusunan Kawasan Konservasi Laut (KKL) atau yang sebelumnya dikenaal Kawasan Konservasi Daerah (KKD). “Dulu ada penolakkan juga namun ndak semua, persoalan di Gili Banta ngak ada air sementara nggak mungkin pulang pergi ke Sape. Dulu tahun 2007 kita bikin KKL dalam bentuk peta tapi kendala yang dihadapi pemerintah adalah pendukung kalau memikirkan konservasi kebutuhaan masyarakat juga jadi pertimbangan,” jelasnya.

 

Baca Juga :


Ditambahkannya, sebenarnya keberhasilan upaya konservasi baru akan terwujud jika saja didukung banyak pihak termasuk pemangku kepentingan (stake holder). Selain itu harus ada kebijakan baik dari pemerintah dan dukungan legislatif. Selama ini banyak pihak yang memandang kebutuhan konservasi merupakan sebuah persoalan serius. Hal itu bisa dilihat dari anggaran terkait hal tersebut. Secara umum, konservasi memiliki hubungan erat dengan P2B (mutu dan tingkat produksi). “Memang butuh good will dari pemerintah dan dukungan legislatif, karena muara kebijakan anggaran ada pada mereka,” katanya.  (FS/AH)

 



 
KM. Wadupa-a

KM. Wadupa-a

Koordinator: FACHRUNNAS Email : kampungmediawadupaa@gmail.com Komunitas Jurnalisme Warga. Menyuguhkan Informasi seputaran Soromandi dan Wilayah Sekitar.

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan